LAMONGAN MELAWAN

LAMONGAN MELAWAN

Massa mengepung kantor DPRD Lamongan

Hiruk-pikuk gejolak yang ramai diperbincangkan pada hari-hari terakhir ini yaitu pengesahan dari (Dewan Perwakilan Rakyat) DPR mengenai Omnibus Law Cipta Kerja, dalam hal ini menjadikan luapan reaksi penolakan keras bagi rakyat Indonesia. Isi Omnibus Law ini di tentang oleh berbagai pihak karena dinilai akan merugikan dan membawa dampak buruk bagi tenaga kerja atau buruh. UU Cipta Kerja mengatur bermacam-macam aspek digabung menjadi satu perundang-undangan yang mengatur banyak hal. Omnibus law ini memiliki undang-undang dengan 1.244 pasal. Undang-Undang direvisi agar investasi bisa semakin mudah masuk Indonesia. Berbagai pasal-pasal bermasalah dan kontroversial. RUU Cipta Kerja juga dapat mengubah ketentuan cuti khusus atau izin yang tercantum dalam UU Nomor 13 tahun 2003 yang mengatur tentang ketenagakerjaan yang menghapus cuti atau tidak masuk saat haid hari pertama, keperluan menikah, mengkhitankan, pembaptisan anak, istri melahirkan/keguguran dalam kandungan hingga adanya anggota keluarga dalam satu rumah yang meninggal dunia. Ini adalah salah satu contoh dari produk cacat isi pada undang-undang tersebut.

Ketua DPRD Lamongan menemui massa

Di Lamongan Jawa Timur, Kamis (8/10/2020). Aksi massa yang tergabung dalam gerakan Lamongan Melawan merespon menggelar aksi turun jalan yang bertujuan membatalkan Omnibus Law. Massa mahasiswa gabungan dari HMI, GMNI, IMM dan Fornasmala berkumpul di area Plaza Lamongan kemudian berjalan menuju Bundaran Tugu Adipura Kencana lalu menuju Pemkab Lamongan dan diakhiri dengan tujuan ke DPRD Lamongan. Sepanjang perjalanan menuju tempat-tempat tersebut, mahasiswa bergantian orasi untuk menentang pernyataan mereka menyatakan sikap menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Sampai ke tujuan terakhir tempat DPRD Lamongan, para mahasiswa bersemangat berorasi dan menyerukan yel-yel untuk anggota DPRD agar mau keluar dan turun menemui para demonstran tersebut. Alhasil dihadapan ratusan mahasiswa akhirnya Ketua DPRD Kabupaten Lamongan menemui para pengunjuk rasa dan melakukan audiensi untuk menemukan titik kesepakan. Dengan massa yang antusias berorasi dan meneriakkan yel-yelnya, akhirnya menemui kesepakatan. 

Demonstran Lamongan sukses meminta persetujuan DPRD setempat untuk menolak Omnibus Law UU CIpta Kerja

Selanjutnya perwakilan mahasiswa menuliskan surat yang berisi tuntutan-tuntutan yang dilayangkan, dari isi tuntutan tersebut memuat menolak penuh pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja, mendesak pemerintah mengeluarkan perpu mencabut Omnibus Law Cipta Kerja, menuntut DPRD Lamongan membentuk tim advokasi dalam pengawalan yudicial review ke (Mahkamah Konstitusi) MK untuk Omnibus Law Cipta Kerja.

Dan pada akhirnya pihak DPRD Lamongan menyetujui untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja serta siap mengawal sampai tuntas dan alhasil surat itu di stempel dan di tanda tangani oleh ketua DPRD Kabupaten Lamongan Abdul Ghofur.